Perekonomian Indonesia Bab I

TUGAS SOFTSKILL

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

DISUSUN OLEH :

RIMA MUTIARA RIZQIA

( 29214409 )

1EB33

PROGRAM STUDI PEREKONOMIAN INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

KALIMALANG

2015

DAFTAR ISI

Daftar Isi .................................................................................................................................................... 1

Bab I. Sistem Ekonomi Indonesia ...................................................................................................... 2

A.      Pengertian Sistem ..................................................................................................................... 2

B.      Sistem Ekonomi Dan Sistem Politik ................................................................................... 3

C.      Kapitalisme Dan Sosialisme .................................................................................................. 4

D.     Persaingan Terendah ............................................................................................................... 7

Bab II. Sejarah Ekonomi Indonesia ................................................................................................... 11

A.      Sejarah Era Kolonialisme ....................................................................................................... 11

B.      Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal ....................................................................................... 15

C.      Era Kedudukan Jepang ........................................................................................................... 20

D.     Ekonomi Indonesia Setiap Periode Pemerintahan

Orla, Orba, Reformasi ............................................................................................................. 30

Bab III. Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi ....................................................... 41

A.      Produk Domestik Bruto ( PDB ) ........................................................................................... 41

B.      Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur

Ekonomi ........................................................................................................................................ 48

C.      Pertumbuhan Ekonomi Selama Orba

Hingga Saat ini ........................................................................................................................... 51

D.     Faktor Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia ................................................................................................................... 56

Daftar Pustaka ........................................................................................................................................... 58

                                                                                                                   1

BAB I. SISTEM EKONOMI INDONESIA

A.   Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

B.    Sistem Ekonomi Dan Sistem Politik

Sistem ekonomi politik di negara  Indonesia  secara normatif legal berada dalam kategori sosialisme. Naskah dalam klausul ekonomi UUD 1945 mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial bukan kesejahteraan orang per orang, bahkan kekayaan alam dikuasai negara dan menempatkan BUMN secara strategis. Namun prakteknya pemerintahan orde baru sampai saat ini justru mempraktekkan sistem kapitalisme. Berbagai bentuk rangsangan diberikan kepada kelompok yang paling dinamis di dalam masyarakat yaitu kelompok pengusaha untuk melaksanakan proses produksi dimana faktor modal dan teknologi memegang peranan yang paling menentukan. Jelasnya format sistem ekonomi politik memiliki ide dasar kapitalisme atau liberalisme yaitu sistem ekonomi mekanisme pasar di mana peran negara di kurangi, harga sepenuhnya dikendalikan pada mekanisme pasar. Pada posisi ini pemilik modal besar dan teknologi maju dapat dipastikan memenangkan persaingan dan dominasi pada kaum kapitalis.

                                                                                                                                                2

                                                                                                                                               

Sistem Ekonomi Politik Indonesia  

Tentu telah diketahui bersama bahwa  ekonomi dan politik merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda yang kemudian dikolaborasikan dan memunculkan istilah ekonomi politik. Dalam ilmu ekonomi masih mengadopsi pendekatan ilmu eksaks yang biasanya mengunakan teknikal analisis. Ekonomi dan politik berada ditengah-tengahnya yang biasanya mengunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Namun yang jelas, ekonomi politik pada hakikatnya adalah melihat hubungan timbal balik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Akan selalu ada motif yang mengiringi perjalanan dibalik keduanya. Tidak jarang kita pernah mendengar besarnya pengaruh politik dalam ekonomi, baik dalam institusi politik maupun  kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan publik pemerintah dibidang industri sangat besar pengaruhnya terhadap perintisan terhadap perkembangan yang biasa disebut Rostow, tahap tinggal landas, hasil tesis Olson mengatakan bahwa kepolitikan nasional (Institusioanl sclerosis) di suatu negara menyebabkan  merosotnya rata-rata pertumbuhan ekonomi negara itu.

Indonesia diberikan oleh Sang Maha Pemberi sumber daya alam yang kaya dan melimpah, budaya lokal hamper  di seluruh daerah dan suku mengenal nilai nilai adi luhung seperti empati, gotong royong, religius, rela berkorban untuk kepentingan lebih besar, tanpa pamrih, dan menghormati yang lebih tua. Berbekal nilai nilai adi luhung ini sebenarnya ditata sedemikian rupa sehingga budaya lokal yang penuh keberagaman menjadi kesatuan yang utuh. Dominasi negara yang berlebihan adalah refleksi sistem kekuasaan yang otoriter, sebaliknya demokrasi berlebihan diikuti oleh pembenaran diri sendiri membuktikan ketidak berdayaan negara menghadapi keanekaragaman dan dinamika kehidupan sosial. Modal terpenting bangsa adalah aspek manusia sebagai subyek sekaligus obyek utama pembangunan yang harus dikelola dengan semestinya. Ditangan bangsa yang berkarakter kokoh segala jenis kekayaan dan aset yang dimiliki niscaya bisa dikelola secara optimal demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Tetapi rakyat Indonesia  masih kurang bersahabat dengan kemapanan, padahal dalam ideologinya disebutkan bahwakekayaan negera dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, dimana letak kesalahan sistem yang kita bangun? Relatif sulit semua yang di kelolah  pemerintah maju, hampir rata-rata perusahan badan usaha negara rugi dan sulit untuk berkembang, PLN dan pertamina, krakatau still.

                                                                                                                                                3

                                                                                                                                               

Nasionalisasi perusahaan tidak mampu menjadikan kita menjadi bangsa yang mandiri, hampir relatif sedikit sekali badan usaha negara kita yang bisa bertahan lama, entah kapan atau bisa jadi basok gulung tikar, ini sangat bahaya ketika ini diambil oleh pasar, maka pengalaman kita ketika menjual indosat, terbukti sekarang pulsa menjadi mahal, karena harga telah didominasi oleh swasta, negara seakan tidak berdaya dalam menghadapi ini semua.

Jika kita bandingkan dengan Cina misalnya, sampai sekarang masih banyak perusaahan negara yang bertahan, dan mampu

mensejahterakan rakyatnya. Indonesia kalau kita lihat secara sepintas sedang menuju neoliberalisme yang tidak lagi terkontrol.

Sekedar mencontohkan adanya kepentingan atau motif politik lebih kuat dari magnetekonomi itu sendiri, artinya ekonomi kerakyatan tersandera oleh politik. Yang membuat RUU migas misalnya di buat oleh Usaid atau bule-bule asing bersama LSM, dari pihak asing dititipkan kata-kata dibeli untuk kepentingan usaha atau bisnis mereka, berkembangnya perusahaan asing di Indonesia tentu akan merugikan  dan berbahaya terhadap migas di negeri ini.  Sedangkan naskah dalam klausul ekonomi UUD 1945 mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial bukan kesejahteraan orang per orang, bahkan kekayaan alam dikuasai negara dan menempatkan BUMN secara strategis.

C.   Kapitalisme Dan Sosialisme

1. Sistem Ekonomi Sosialisme

Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi sosialisme adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan.

                                                                                                                                                4

                                                                                                                                               

Sistem Sosialis ( Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama.

Sebagai Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

Prinsip Dasar Ekonomi Sosialisme

• Pemilikan harta oleh negara
• Kesamaan ekonomi
• Disiplin Politik

Ciri-ciri Ekonomi Sosialisme:

1. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
2. Peran pemerintah sangat kuat
3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi

2. Sistem Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Dalam perekonomian kapitalisme setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalisme :

1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
3. Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri
4. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme)

5

Perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalisme, dan Sosialisme

Konsep	Kapitalisme	Sosialisme
Sumber kekayaan	Sumber kekayaan sangat langka( scarcity of resources)	Sumber kekayaan sangat langka( scarcity of resources)
Kepemilikan	Setiap pribadi di bebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang di peroleh nya	Sumber kekayaan di dapat dari pemberdayaan tenaga kerja (buruh)
Tujuan Gaya hidup perorangan	Kepuasan pribadi	Ke setaraan penghasilan di antara kaum buruh

Jadi, tabel di atas menerangkan 2 konsep sistem per ekonomian yaitu: Kapitalisme, dan Sosialisme.

Konsep dari ekonomi kapitalisme sumber kekayaan itu sangat langka dan harus di peroleh dengan cara bekerja keras di mana setiap perorangan boleh memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistim ekonomi kapitalisme perusahaan di miliki oleh perorangan. Terjadi nya pasar (market) dan terjadinya demand and supply adalah ciri khas dari ekonomi kapitalisme. Keputusan yang diambil atas isu yang terjadi seputar

masalah ekonomi sumbernya adalah dari kalangan kelas bawah yang membawa masalah tersebut ke level yang lebih atas.

Dan konsep ekonomi sosialisme, sumber kekayaan itu sangat langka dan harus di peroleh lewat pemberdayaan tenaga kerja (buruh), di semua bidang, pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem Sosialisme, semua Bidang usaha dimiliki  dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya supply dan demand, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan  masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.

                                                                                                                                                6

D.   Persaingan Terendah

A.PERMASALAHAN PENDIDIKAN SEKARANG INI
Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tecermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit.

Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, bahkan aturan UU Pendidikan kacau.

Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
Berbicara tentang anggaran pendidikan ini memang sangat dilematis. Dalam kenyataannya, permasalahan utama sebenarnya bukan pada nilai anggaran saja. Hal ini terbukti bahwa meskipun anggaran kita kurang dari angka 20 persen dari APBN. Tetapi dalam hal ini pemerintah berusaha menaikkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Pertanyaannya adalah bahwa, apakah kenaikan anggaran itu telah dapat mendongkrak pencapaian hakikat penyelenggaran pendidikan itu sendiri? Belum lagi adanya berbagai penyalahgunaan anggaran pendidikan, mulai dari masih maraknya pungutan liar dari tingkat perguruan tinggi sampai dengan penyelewengan dana BOS.
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan angaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pingiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.

                                                                                                                                                7

Ada beberapa masalah utama pendidikan kita saat ini yang perlu dicermati, yaitu rendahnya kualitas SDM pendidikan dan sistem pendidikan yang kita pakai.

Banyaknya pelajar Indonesia masih belajar dalam taraf menghafal saja. Dimana hanya berbekal hafalan tidak membuat tambahnya suatu kecerdasan maupun tambahnya kedewasaan seseorang.Untuk mengatasi masalah itu, perlu usaha keras dari pelajar, pangajar, dan pemerintah sebagai pemegang berwenang dan mengelola dana. Bagaimana agar pelajar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para anak didik melalui kendali dan kontrol dari guru. Sedangkan pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana ada upaya agar tercukupi. Dengan buruknya sarana dan prasarana pendidikan dan kurikulum yang kurang efektif. Semua itu berasal dari hal yang terpisah-pisah, yaitu sistem pendidikan dan taraf kemampuan SDM pendidikan.Untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan yang memadai dengan meletakkan pembangunan pendidikan sebagai perioritas pertama.

Selain itu dengan meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan terhadap peran guru sebagai pilar utama pendidikan dan pembangunan bangsa.

Posisi guru dan pendidik harus dihargai sebagai profesi yang mulia. Namun, peningkatan kesejahteraan guru ini tidak hanya meningkatkan gaji saja, melainkan pada saat yang sama mutu pendidikan harus lebih meningkat. Tanggung jawab sejauh mana kontrol guru terhadap murid, terhadap proses belajar mengajar. Apakah anak didik telah mampu menerima materi yang disampaikan hingga dapat bermanfaat sebagai bekal hidup dan matinya. Karena itu, sistem penggajian harus dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan kepribadian pengajar.

B. Sumber Daya Manusia Indonesia
Terkait dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia yaitu adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah.

                                                                                                                                                8

 Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.

Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.
Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM.
Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena sikap mental dan penguasaan IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.
Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi.

                                                                                                                                                9

C. Dampak IPTEK Terhadap SDM Indonesia

Pengaruh IPTEK terhadap peningkatan SDM Indonesia khususnya dalam persaingan global dewasa ini meliputi berbagai aspek dan merubah segenap tatanan masyarakat. Aspek-aspek yang dipengaruhi, adalah sebagai berikut :
1. Dampak yang ditimbulkan oleh teknologi dalam era globalisasi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat luas. Teknologi ini dapat menghilangkan batas geografis pada tingkat negara maupun dunia.
2. Aspek Ekonomi.
Dengan adanya IPTEK, maka SDM Indonesia akan semakin meningkat dengan pengetahuan-pengetahuan dari teknologi tersebut. Dengan kemajuan SDM ini, tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan ekonomi di Indonesia. Berkaitan dengan pasar global dwasa ini, tidaklah mungkin jika suatu negara dengan tingkat SDM rendah dapat bersaing, untuk itulah penguasaan IPTEK sangat penting sekali untuk dikuasai. Selain itu, tidak dipungkiri globalisasi telah menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat di masa kini akibat pengaruh negatif dari globalisasi.
3. Aspek Sosial Budaya.
Globalisasi juga menyentuh pada hal-hal yang mendasar pada kehidupan manusia, antara lain adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), melestarikan lingkungan hidup serta berbagai hal yang menjanjikan kemudahan hidup yang lebih nyaman, efisien dan security pribadi yang menjangkau masa depan, karena didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak yang timbul diakibatkannya ikatan-ikatan tradisional yang kaku, atau dianggap tidak atau kurang logis dan membosankan. Akibat nyata yang timbul adalah timbulnya fenomena-fenomena paradoksal yang muaranya cenderung dapat menggeser paham kebangsaan/nasionalisme. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya tanggapan masyarakat atas kasus-kasus yang terjadi dinilai dengan didasarkan norma-norma kemanusiaan atau norma-norma sosial yang berlaku secara umum (Universal internasional).