Perekonomian Indonesia Bab II

BAB II. SEJARAH EKONOMI INDONESIA

A. Sejarah Era Kolonialisme

Berbeda dengan sejarah politik dan sosial Indonesia, maka sejarah perekonomian Indonesia sampai beberapa waktu yang lalu belum banyak dipelajari oleh para sejarawan dan ekonom Indonesia ataupun asing. Keadaan ini berbeda sekali dengan keadaan di Asia Selatan dimana banyak penelitian tentang dampak kekuasaan kolonial atas perekononmian.

Hasil-hasil studi sejarah perekonomian India selama zaman kolonial malahan telah banyak mempengaruhi pula kebijaksanaan ekonomi India selama tahun-tahun pertama sesudah kemerdekaan India tercapai. Meskipun studi sejarah perekonomian perekonomian Indonesia masih kurang berkembang dibanding dengan studi sejarah perekonomian India atau beberapa negara Asia lainnya.

Berbagai kajian mutakhir tentang sejarah perekonomian Indonesia selama zaman kolonial disajikan dalam konperensi pertama yang secara khusus membahas sejarah perekonomian Indonesia. Kebangkitan studi sejarah Perekonomian Indonesia selama dasawarsa terakhir ini dimungkinkan oleh beberapa perkembangan yang menguntungkan. Pertama sejak pertengahan dasawarsa 1960-an banayk bahan arsip di negeri Belanda dan Indonesia tentang administrasi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama abad ke-19 dan ke-20 telah dibuka untuk umum.

                                                                                                                                      11

Pengkajian yang lebih mendalam ini telah menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat menumbangkan berbagai pendangan mapan tentang masa lampau, seperti misalnya kayakinan yang umumnya terdapat pada para sejarawan bahwa akibat Sistem Tanam Paksa, para petani di Jawa telah menjadi lebih miskin.

Perkembangan kedua yang juga amat mendorong kebangkitan studi sejarah perekonomian Indonesia adalah usaha kompilasi dan seleksi sejumlah data statistik yang amat besar tentang sejarah perekonomian Indonesia selama kurun waktu 1816-1940 yang sejak awal dasawarsa 1970-an dilakukan oleh sekelompok kecil ekonom Belanda dibawah

pimpinan almarhum P. Creutsberg, seorang pensiunan dari biro pusat Statistik, Jakarta. Maka beberapa ekonom di Australia dan di negeri Belanda yang semula menaruh perhatian dan perkembangan Indonesia masa kini, mulai mengalihkan perhatian mereka pada sejarah ekonomi Indonesia selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam rangka usaha mereka untuk mnemahami dengan lebih baik perkembangan ekonomi indonesia masa kini.

Namun munculnya ekonom sekelompok kecil ekonom-ekonom di Australia dan negeri Belanda yang menaruh perhatian pada sejarah perekonomian Indonesia akan mendapat “warna” dan dimensi baru, oleh karena itu kajian historis oleh para ekonom ini akan lebih banyak dilakukan menurut pola yang dirintis oleh para “sejarawan ekonomi baru”

                                                                                                                   12

1.2 Sejarah perekonomian Baru

Kajian sejarah oleh para ekonom menurut pola “sejarah perekonomian baru” berarti bahwa teori ekonomi, khususnya teori harga (teori ekonomi mikro), akan digunakan

secara lebih luas dan lebih sistematis dalam analisa sejarah.

Meskipun masukan para ekonom ke bidang studi sejarah perekonomian telah memberikan dorongan baru kepada cabang ilmu ini, namun hal ini sama sekali tidak berarti berkurangnya arti dan peranan para sejarawan dalam pengembangan studi sejarah perekonomian Indonesia. Jika banyak orang berpendapat Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama reformasi 1998-1999 sehingga masuk dalam “GBHN Reformasi”, hal itu bisa dimengerti karena memang kata ekonomi kerakyatan ini sangat jarang dijadikan wacana sebelumnya. Namun jika pendapat demikian diterima, bahwa ekonomi kerakyatan merupakan konsep baru yang “mereaksi” konsep ekonomi kapitalis liberal yang dijadikan pegangan era ekonomisme Orde Baru, yang kemudian terjadi adalah “reaksi kembali” khususnya dari pakar-pakar ekonomi arus utama yang menganggap “tak ada yang salah dengan sistem ekonomi Orde Baru”. Strategi dan kebijakan ekonomi Orde Baru mampu mengangkat perekonomian Indonesia dari peringkat negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah melalui pertuumbuhan ekonomi tinggi (7% pertahun) selama 3 dasawarsa. “Yang salah adalah praktek pelaksanaannya bukan teorinya”.

2. Kehidupan Ekonomi Indonesia Pada masa Tanam Paksa.

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837).

                                                                                                                                      13

 Gubernur Jendral Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan yang besar.

Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya pada harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Maka tidak ada perkembangan yang bebas dari sistem pasar.

2.1 Sistem Tanam Paksa di Jawa

Sistem tanam paksa diterapkan oleh pemerintah jajahan Belanda merupakan contoh klasik tentang penindasan kaum penjajah. Tujuan pokoknya ialah meningkatkan secara pokok kapasitas produksi pertanian orang-orang Jawa demi keuntungan perbendaharaan Kerajaan Belanda. Jika dipandang dari segi ini ,sistem tersebut memang berhasil baik, dengan dihasilkannya sejumlah besar komoditi ekspor, yang penjualannya di Eropa semakin banyak menghasilkan dana untuk menopang posisi keuangan Belanda yang sedang sulit sekali.

Melonjaknya produki dan laba ini hampir seluruhnya bersumber pada kerja paksa kaum tani Jawa. Pengandalan dari Tanam Paksa itu untuk memperoleh pendapatan lebih daripada hal lain mengakibatkan reputasi sistem Tanam paksa sangat buruk.

Dalam sistem Tanam Paksa ini kaum tani diwajibkan untuk menggarap sawahnya dan para petani wajib menyerahkan hasil panen tersebut pada pemerintah Belanda. Sistem tanam paksa menuntut agar kaum tani melakukan kerja rodi.

                                                                                                                                      14

 Kaum tani diharuskan bekerja 4 atau 5 kali lebih lama daripada jam kerja yang dituntut dalam masa sebelum 1830. Pada umumnya, imbalan yang diterima oleh kaum tani itu dalam bentuk hasil budidaya atau upah yang sama sekali tidak seimbang denga tambahan waktu dan jerih payah yang dituntut dari mereka.

A.   Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal

1.      Pengertian.

Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.

Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.

Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.

2.      Ciri-ciri.

Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain : 

a.    Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.

b.    Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

c.     Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).

d.    Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.

e.    Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.

f.     Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonom.

g.    Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

                                                                                                                   15

3.      Keuntungan dan Kelemahan.

Sistem ekonomi liberal kapitalis selain memilki keuntungan juga mempunyai kelemahan, antara lain :

a.    Keuntungan :

1)    Menumbuhkan inisiatif dan kerasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pemerintah.

2)      Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

3)      Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.

4)      Mengahsilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.

5)      Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

b.    Kelemahan :

1)    Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.

2)      Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

3)      Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

4)      Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

5)      Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.

4.      Institusi-institusi dalam Ekonomi Liberal Kapitalis.

Ada lima institusi pokok yang membangun sitem ekonomi liberal kapitalis, yakni : 

a.    Hak kepemilikan.

Sebagian besar hak kepemilikan dalam sistem ekonomi liberal kapitalis adalah hak kepemilikan swasta/individu (private/individual property), sehingga individu dalam masyarakat liberal kapitalis lebih terpacu untuk produktif.

                                                                                                                                       16

b.    Keuntungan.

Keuntungan (profit) selain memuaskan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif, juga merupakan bagian dari ekspresi diri, karena itu keuntungan dipercaya dapat memotivasi manusia untuk bekerja keras dan produktif.

c.     Konsumerisme.

Konsumerisme sering diidentikkan dengan hedonisme yaitu falsafah hidup yang mengajarkan untuk mencapai kepuasan sebesar-besarnya selama hidup di dunia.  Tetapi dalam arti positif, konsumerisme adalah gaya hidup yang sangat menekankan pentingnya kualitas barang dan jasa yang digunakan. Sebab tujuan akhir dari penggunaan barang dan jasa adalah meningkatkan nilai kegunaan (utilitas) kehidupan. Sehingga masyarakat liberal kapitalis terkenal sebagai penghasil barang dan jasa yang berkualitas.

d.    Kompetisi.

Melalui kompetisi akan tersaring individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang mampu bekerja efisien. Efisiensi ini akan menguntungkan produsen maupun konsumen, atau baik yang membutuhkan (demander) maupun yang menawarkan (supplier).

e.    Harga.

Harga merupakan indikator kelangkaan, jika barang dan jasa semakin mahal berarti barang dan jasa tersebut semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat.

5.      Sejarah dan Perkembangan.

Sistem ekonomi liberal kapitalis lebih bersifat memberikan kebabasan kepada individu/swasta dalam menguasai sumber daya yang bermuara pada kepentingan masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya.

                                                                                                                             17

 Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya paham individualisme dan rasionalisme pada zaman kelahiran kembali kebudayaan Eropa (renaisance) pada sekitar abad pertengahan (abad ke-XVI). Yang dimaksud dengan kelahiran kembali kebudayaan Eropa adalah pertemuan kembali dengan filsafat Yunani yang dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan modern setelah berlangsungnya Perang Salib pada abad XII – XV. Cepat diterimanya kebudayaan Yunani oleh ilmuwan Eropa tidak terlepas dari suasana masa itu, dimana Gereja mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga berhak memutuskan sesuatu itu benar atau salah. Hal tersebut mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif diluar Gereja. Dalam hal ini filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa rasio merupakan otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran, sangat cocok dengan kebutuhan ilmuwan Eropa waktu itu.

Pengaruh gerakan reformasi terus bergulir, sehingga mendorong munculnya gerakan pencerahan (enlightenment) yang mencakup pembaruan ilmu pengetahuan, termasuk perbaikan ekonomi yang dimulai sekitar abad XVII-XVIII. Salah satu hasilnya adalah masyarakat liberal kapitalis.

Namun gerakan pencerahan tersebut juga membawa dampak negatif. Munculnya semangat liberal kapitalis membawa dampak negatif yang mencapai puncaknya pada abad ke-XIX, antara lain eksploitasi buruh, dan penguasaan kekuatan ekonomi oleh individu. Kondisi ini yang mendorong dilakukannya koreksi lanjutan terhadap sistem politik dan ekonomi, misalnya pembagian kekuasaan, diberlakukannya undang-undang anti monopoli, dan hak buruh untuk mendapatkan tunjangan dan mendirikan serikat buruh.

a.    Sistem liberal kapitalis awal/klasik.

Sistem ekonomi liberal kapitalis klasik berlangsung sekitar abad ke-XVII sampai menjelang abad ke-XX, dimana individu/swasta mempunyai kebebasan penguasaan sumber daya maupun pengusaan ekonomi dengan tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk mencapai kepentingan individu tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai ekses negatif diantaranya eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi. Untuk masa sekarang, sitem liberal kapitalis awal/klasik telah ditinggalkan.

                                                                                                                       18

b.    Sistem liberal kapitalis modern.

Sistem ekonomi liberal kapitalis modern adalah sistem ekonomi liberal kapitalis yang telah disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling mencolok adalah diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya perekonomian. Selain itu, kebebasan individu juga dibatasi melalui pemberlakuan berbagai peraturan, diantaranya undang-undang anti monopoli (Antitrust Law). Nasib pekerja juga sudah mulai diperhatikan dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi buruh sebagai manusia. Serikat buruh juga diijinkan berdiri dan memperjuangkan nasib para pekerja. Dalam sistem liberal kapilalis modern tidak semua aset produktif boleh dimiliki individu terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, pembatasannya dilakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan. Untuk menghindari perbedaan kepemilikan yang mencolok, maka diberlakukan pajak progresif misalnya pajak barang mewah.

Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalis modern antara lain :

1)    Di benua Amerika, antara lain Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Kanada, Maksiko, Paraguay, Peru dan Venezuela.

2)      Di benua Eropa, sebagian besar menganut sistem ini antara lain Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cekoslovakia, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris.

3)    Di benua Asia, antara lain India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki, Malaysia, Singapura.

4)    Kepulauan Oceania, antara lain Australia dan Selandia Baru.

5)    Di benua Afrika, sistem ekonomi ini terbilang masih baru. Negara yang menganut antara lain Mesir, Senegal,  Afrika Selatan.

                                                                                                                                                19

B.    Era Kedudukan Jepang

A.    Latar belakang Jepang menguasai Indonesia

1.      Modernisasi Jepang

Bangsa barat yang pertama kali mendobrak politik isolasi Jepang adalah Amerika Serikat. Pada tahun 1853, angkatan laut Amerika Serikat di bawah pimpinan Commodore Metthew Calbraith Perry tiba di Teluk Yokohama. Tujuannya untuk meminta kepada pemerintah Jepang membuka kota-kota pelabuhannya bagi keperluan perniagaan (perdagangan). Namun, pemerintah Jepang yang diwakili oleh Shogun dari Keluarga Tokugawa meminta waktu untuk mempertimbangkannya.

Pada tahun 1854, Commodore Perry kembali ke Jepang yang dilanjutkan dengan dibuatnya perjanjian Shimoda. Tujuan dari perjanjian itu adalah untuk membuat kesepakatan hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat. Namun perjanjian yang disepakati antara Shogun dengan Amerika Serikat itu menyebabkan munculnya golongan-golongan yang tidak setuju atau menentang pembukaan Jepang dan sekaligus menentang politik Shogun.

Pada dasarnya di Jepang terdapat dua kekuasaan pemerintah, yaitu pemerintahan Shogun yang berkududukan di Edo dan pemerintahan Kaisar (Tenno) yang berpusat di Kyoto. Pada tahun 1867 Kaisar Komei meninggal dunia dan digantikan oleh puteranya yang bernama Pangeran Mutshuhito dengan gelar Tenno Meiji. Gerakan untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan Kaisar semakin kuat dan mencapai puncaknya. Shogun Yosinobu meletakkan jabatannya pada tanggal 8 November 1867. Untuk mengakhiri kekuasaan Shogun itu, maka Jepang memasuki era baru, dimana kekuasaan kembali berada di tangan Kaisar (Tenno). Peristiwa ini dikenal dengan Restorasi Meiji. Kaisar Meiji melakukan pembaharuan di segala bidang kehidupan masyarakat Jepang dengan tujuan untuk mengejar ketinggalan-krtinggalan dari bangsa-bangsa Barat. Tahun 1873 diadakan wajib militer bagi semua lapisan masyarakat dan juga bentuk tentara nasional dengan segala perlengkapannya yang dibeli dari negara-negara Barat. Pada tahun 1871 dibentuk departemen pengajaran serta dikeluarkanlah wajib belajar terhadap anak-anak usia 6-14 tahun,dan Jepang menjadi negeri pertama di dunia yang bebas buta huruf.

                                                                                                                                          20

 Pada tahun 1873 dibentuk sistem pajak baru. Dengan demikian setelah Restorasi Meiji dalam waktu yang cukup singkat Jepang menjadi negara maju dan dapat mengangkat dirinya sejajar dengan negara-negara Barat.

2.      Akibat Modernisasi dan Politik Imperialisme Jepang 

Industri Jepang maju dengan cepat sejak terjadinya modernisasi tahun 1868, begitu pula dengan jumlah penduduk semakin bertambah sehingga berpengaruh pada bidang ekonomi. Ketika Jepang merasa dirinya telah kuat timbul keinginan untuk mengikuti jejak bangsa-bangasa Barat dalam usaha untuk mendapatkan daerah-daerah jajahan. Menjelang akhir abad ke-19 (1894-1895) terjadi perang Jepang-Cina. Dalam perang ini Jepang memperoleh kemenangan. Kemudian pada tahun 1904-1905 terjadi perang antara Jepang-Rusia dan Jepang berhasil memukul mundur pasukan Rusia di Manchuria. Pada perang Dunia I (1914-1918) Jepang terlibat perang melawan Jerman dengan tujuan untuk mendapatkan daerah-daerah jajahan Jerman di Asia. Pada tahun 1931 Jepang malakukan serangan terhadap Manchuria dan berhasil menguasai sebagian besar dari daerah Manchuria dalamwaktu 6 bulan. Pertikaian tentanra Jepang dengan Cina terus berkobar. Dalam tahun 1937 diawali dengan terjadinya insiden di atas jembatan Marco Polo, Jepang dengan persenjataan yang serba modern mengadakan pendaratan secara besar-besaran di Cina Utara dan Tengah. Setelah insiden itu, Presiden Cina Chiang Kai Shek memaklumkan bahwa telah terjadi perang Cina dan Jepang. Dengan adanya perang Jepang-Cina, mulailah Baron Tanaka merebut wilayah-wilayah yang ada di Laut Selatan dan Asia Timur Raya.perang ini ternyata menggoncangkan suasana di daerah Pasifik, sehingga masing-masing negara yang sedang berkuasa pada saat itu di daeerah Pasifik memperkuat kedudukannya,sehingga tanda-tanda akan meletusnya perang Pasifik mulai tampak nyata.

3.      Pengaruh Modernisasi Jepang di Asia Pasifik

a.      Bidang politik

Kemenangan Jepang terhadap Rusia telah membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk menentang imperialisme Barat. Gerakan nasionalisme bermunculan, seperti di Indonesia Lahirnya Budi Utomo (1908), di Vietnam lahir Vietnam Restoration League (1907).

                                                                                                                                            21

b.      Bidang militer

Tentara Jepang dikenal dengan Pasukan Kate (karena orang-orang Jepang pendek-pendek), yang memiliki semangat Bushido yang tinggi yang ditunjang oleh persenjataan modern. Ekspansi Jepang yang selalu berhasil akhirnya menyadarkan bengsa-bangsa Barat terhadap bahaya “Kuning” yang dari arah utara.

c.       Bidang ekonomi

Jepang berusaha untuk merebut pasaran hasil industri dengan melaksanakan Politik Dumping. Negara-negara yang kaya dengan hasil bahan industri akan bekerjasama dengan Jepang sebagai negara yang maju industrinya, sehingga akan terjadi kerjasama yang serasi untuk meningkatkan kemakmuran bersama.

B.     Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia

1.      Masuknya Jepang ke wilayah Indonesia

Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Sedangkan sikap pergerakan politik bangsa Indonesia  dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehinnga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Februari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapai induk Inggris bernama Prince of Wales dan Refulse, sangat menggoncangkan pertahanan sekutu di Asia. Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942), kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, Ambon. Kemudian pada bulan Februari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Pelembang dan Bali. Kemudian di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942)dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa Tengan menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942).

                                                                                                                                                22

2.      Penjajah Jepang di Indonesia

Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala kekuasaan yang dulu dipegang oleh gubernur Jendral (pada masa kekuasaan Belanda). Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:

a.       Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.

b.      Daerah Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun.

c.       Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun.

3.      Organisasi Bentukan Jepang

a.      Gerakan Tiga A

Gerakan ini disebut Gerakan Tiga A karena semboyannya adalah Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun dalam perkembangan selanjutnya gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat, sehinnga pada tahun 1943 Gerakan Tiga A dibubarkan dan dibagi dengan Putera.

b.      Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)

Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 dibawah pimpinan “Empat Serangkai”, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH Mas Mansyur. Gerakan Putera ini pun diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap peperangan yang dilakunnya. Ternyata Gerakan Putera yang menjadi bentukan Jepang ini ternyata menjadi bumerang bagi Jepang. Hal ini disebabkan oleh anggota-anggota dari Putera yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi.

c.       Pembela Tanah Air (PETA)

PETA merupakan sebuah organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaanya berisi pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini para pemuda bangsa Indonesia dididik atau mendapatkan latihan kemiliteran dari pasukan Jepang.

                                                                                                                                          23

Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Tujuan awalnya pembentuka organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Namun karena PETA bersifat nasional dan diaanggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah Indonesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Berikutnya Jepang mendirikan organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang lebih terkenal dengan nama Jawa Hokokai. Kepemimpinan organisasi ini berada di bawah Komando Militer Jepang.

4.      Perlawanan Rakyat terhadap Jepang

Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti:

a.       Aceh pada tahun 1942

b.      Karang Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) tahun 1943

c.       Sukamanah (Kabupaten Tasikmalaya) tahun 1943

d.      Blitar pada tanggal 14 februari 1945

5.      Dampak Pendudukan Jepang bagi Indonesia

a.       Bidang politik

Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi, kemudian diganti dengan organisasi buatan Jepang, sehingga kehidupan politik pada masa itu diatur oleh pemerintah Jepang.

b.      Bidang ekonomi

Kedatangan bengsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan mahan baku. Aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang.

c.       Bidang pendidikan

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan pendudukan Hindia Belanda.

                                                                                                                                          24

 Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah.

d.      Bidang kebudayaan

Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk menanamkan kebudayaanya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghornat ke arah matahari terbit.

e.       Biadang sosial

Selama masa pendudukan Jepang kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Terlabih lagi rakyat dijadikan romusha (kerja paksa), sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit.

f.       Bidang birokrasi

Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu dari angkatan darat (rikugun) dan angkatan laut (kaigun). Dengan demikian sistem pemerintahan atas wilayah diatur berdasarkan aturan militer.

g.      Bidang militer

Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia memiliki arti penting, khususnya dalam bidang militer. Para pemuda bangsa Indonesia diberikan pendidikan militer melalui organisasi PETA. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam PETA inilah yang nantinya menjadi inti kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. 

C.    PENGEKANGAN POLITIK

1.      Pengendalian  terhadap Pergerakan Nasional Indonesia

Jepang adalah Negara di benua Asia yang tidak pernah mengalami penjajahan bangsa-bangsa Barat. Abad ke 20 negara jepang mulai berhubungan dengan bangsa-bangsa Barat. Pada waktu itu bangsa-bangsa barat telah memasuki zaman modern sehingga Jepang mulai berkenalan dengan peradaban modern. Dlam waktu pendek jepang terkenal rajin,tekun bekerja dan kuat menderita itu telah dapat mengoper peradaban modern dari Dunia Barat. Jepang dalam waktu pendek dapat unggul dalam bidang teknologi. Tetapi dalam bidang rohaniah mereka tetap memelihara identitas JepangBudaya rohaniah jepang tetap tidak berubah.

                                                                                                                                          25

 Jepang berhasil mengawinkan budaya warisan nenek moyang dengan teknologi Barat. Pada lahirnya mereka mencontoh tatahidup dan tatakarya Barat, tetapi pada batinnya mereka tetap orang Jepang yang memegang teguh adat-istiadat tradisional.

Setelah Jepang menjadi Negara industry modern, maka jepang membutukan daerah untuk memperoleh bahan-bahan mentahnya maupun untuk menjual hasil barang-barangnya.

Daerah yang diinginkan oleh Jepang adalah negeri-negeri Asia, yang pada waktu itu telah dijajah atau setidak-tidaknya dikuasai ekonominya oleh bangsa-bangsa Barat. Untuk mendapatkan daerah Asia yang kaya dan padat penduduknya itu, jepang harus merebutnya dengan kekerasan dari bangsa-bangsa Barat. Perang perebutan jajahan antara Jepang dengan Negara-negara barat di Asia yang berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun (1941-1945) dinamai Perang pasifik sedangkan orang Jepang menyebutnya perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 8 Desember 1941 menyerang Pearl Harbor, maka Gubernur Jendral Hindia Belanda menyatakan erang terhadap Jepang. Dalam jangka waktu kurang dari 100 hari Jepang berhasi menumbangkan kekuasaankolonial Inggris di Malaya dan Birma, AS di Filipina dan Belanda di Indonesia. Setelah belanda menyerah tanpa syarat, kemudian Jepang mulai beraksi. Jepang mulai berkuasa di Indonesia terutama pulau Jawa dan Sumatra diperintah oleh angkatan darat, sedangkan daerah Indonesia lainnya diperintah oleh angkatan laut jepang.

Sesuai dengan keadaan perang, maka pemerintah militer Jepang tidak membolehkan berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Kegiatan politik Pergerakan nasional Indonesia dikendalikan oleh Jepang dan ditujukan untuk membantu jepang dalam Perang. Jepang berusaha mengerahkan semua orang Asia untuk usaha perangnya.

2.      Pengerahan total untuk usaha perang Jepang

Kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1943 sudah berubah.  Jepang yang tadinya berada di pihak penyerang, sekarang beralih ke pihak yang bertahan. Oleh karena itu jepang memerlukan dukungan dari penduduknya masing-masing. Itulah sebabnya di Indonesia Jepang mulai giat mengerahkan kaum muda Indonesia untuk membantu usaha Perang Asia Timur Raya. Rakyat Indonesia harus dipersiapkan secara fisik untuk menghadapi kedatangan Serikat di Indonesia.

                                                                                                                                          26

 Dan pada bulan Agustus 1943 dibentuk Fujingkai (Himpunan Wanita). Fujingkai dapat dimasuki oleh semua wanita yang telah berumur 15 tahun ke atas.  Kepada kaum wanita inipun diberikan latihan-latihan militer.

Disamping itu para pemuda ada juga yang dimasukkan kedalam kelompok khusus untuk mendapatkan pendidikan membantu tugas-tugas kepolisian. Kelompok khusus ini disebut keibodan yang berarti barisan bantu polisi. Umur anggota Keibondan lebih tua dari umur anggota Seinendan yaitu antara 23 sampai 25 tahun.

 Yang dapat diterima menjadi anggota keibondan adalah semua laki-laki yang berasal dari tiap desa. Para anggota Keibondan diusahakan oleh jepang agar tidak mendapat pengaruh dari golongan nasionalis. Keibondan dibentuk di desa-desa dimana golongan nasionalis kurang mendapat pengaruh. Badan ini langsung dibawah pengawasan polisi, pengawasan terhadap badan ini dilakukan secara ketat sekali. Hal ini berbeda dengan Seinendan , dalam badan ini golongan nasionalis dapat menanamkan pengaruhnya. Dengan demikian mereka mengisi jiwa pemuda dengan semangat nasionalisme. Kedua badan tersebut dibentuk di Jawa, Sumatra dan daerah-daerah yang dikuasai oleh angkatan laut, di Sumatra Keibondan terkenal dengan nama Borneo Konen Hokokudan. Selain iru juga dibentuk organisasi pemuda Islam yang dinamai Hisbullah.

Memasuki tahun 1944 keadaan perang Pasifik bagi Jepang semakin gawat. Satu demi satu daerah pendudukan Jepang jatuh ke tangan Serikat, bahkan serangan mulai diarahkan ke negeri Jepang sendiri. Untuk meningkatkan kesiap-siagaan rakyat Indonesia, maka tanggal 14 September 1944 dibentuk barisan pelopor sebagai bagian dari Jawa Hokokai. Barisan pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama yang langsung dibimbing oleh kaum nasionalis Indonesia.  Pemimpin barisan ini adalah Ir. Soekarno dengan dibantu oleh R. P. Suroso dan Oto Iskandar dinata serta dr. Buntaran martoatmodjo. Barisan pelopor menggunakan senapan kayu dan bamboo runcing dalam mengadakan latihan-latihannya. Barisan pelopor juga dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpin nasionalis. Mereka juga dilatih tentang cara-cara mengerakkan massa rakyat dan memperkuat pertahanan.  Karena tenaga jepang sudah habis, maka pada bulan april 1943 dikeluarkan pengumuman yang member kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang (heiho).

                                                                                                                                          27                                           

                                                                 

Pada tanggal 3 Oktober 1943 panglima tentara Jepang di jawa memaklumkan pembentukan peta. Sebagai tindak lanjut dari penguman itu maka mulailah dilatih puluhan calon perwira Peta di kota Bogor. Sesuai dengan pembentukan peta di pulau jawa, maka di pulai Sumatra dibentuk Giyugun (tentara Sukarela). Dengan adanya tentara sukarela itu timbul suatu golongan yang memperoleh pendidikan militer pada zaman pendudukan Jepang. Harapan-harapan jepang sebagian besar tidak terlaksana, karena para pemimpin Indonesia yang bekerja sama dengan jepang, berhasil menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Lebih-lebih pemuda hasil didikan peta, yang kebanyakan terdiri dari pelajar-pelajar sekolah, dapat menangkap apa yang tersirat dari apa yang tersurat oleh para pemimpin.

D.    Pemerasan Sosial-Ekonomi

1.      Pemerasan Bahan Makanan

Selain sesuai dengan situasi perang pada waktu itu, kegiatan ekonomi juga diarahkan kepada kepentingan perang.  Jepang berusaha menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industry perang. Selain itu jepang juga mempunyai rencana untuk memotong sumber perbekalan musuhnya di Negara-negara Asia. Penguasaan wilayah yang kaya akan bahan-bahan mentah akan meringankan beban Jepang dalam perang. Dalam melaksanakan rencananya, jepang menempuh dua tahap. Tahap pertama adalah penguasaan dan tahap kedua adalah penyusunan kembali ekonomi daerah jajahan untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan  perang. Wilayah-wilayah yang dikuasai harus sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sebelum pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, mereka melakukan taktik bumi hangus dengan menghancurkan objek-objek vital terutama instalasi tambang minyak bumi. Itulah sebabnya pada masa pertama pendudukan jepang, hamper seluruh kehidupan ekonominya lumpuh. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah jepang adalah mengadakan rehabilitasi sarana ekonomi seperti memperbaiki jembatan dan telepon. Dan enduduk Jepang langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, teh dan teh. Pemerintah juga memegang monopoli pembelian dan menentukan harga penjualan hasil perkebunan itu.

                                                                                                                                          28

 Khusus tanaman jarak sangat dibutuhkan oleh pemerintah penduduk Jepang untuk pelumas mesin-mesin termasuk mesin pesawat terbang. Selain jarak, tanaman kina juga sangat dibutuhkan yakni untuk pembuatan obat anti-malaria, karena penyakit itu dapat melemahkan kemampuan tempur para prajurit.

Jawa Hokokai giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan, khususnya beras dan jagung.  Sedangkan bimbingan pertanian diberikan kepada petani dengan penyuluhan pertanian. Tetapi sebaliknya pihak Jepang tidak pernah memperkenalkan cara bertani modern sebagaimana yang dilakukan Jepang pada waktu itu. Mereka hanya memeras hasil, tanpa memodernisasi sistem pertanian.

Akibat pemerasan yang dilakukan dalam bidang makanan oleh pemerintah penduduk jepang, maka rakyat menjadi sangat miskin dan sengsara hidupnya. Makanan sangat kurang, lebih-lebih makanan yang bergizi, sehingga menyebabkan tenaga kerja jauh berkurang. Penyakit akibat kekurngan makanan merajalela belum lagi ditambah dengan timbulnya bencana alam.

 Masalah pokok lainnya yang menyangkut kehidupan rakyat adalah masalah sandang. Sebelum pendudukan jepang  masalah sandang di Indonesia sangat tergantung pada import. Tetapi semenjak pendudukan jepang, Indonesia harus mengusahakan sendiri bahan pakaiannya. Caranya adalah dengan mengusahakan percobaan penanaman pohon kapas di beberapa daerah. Usaha pemintalan kapas dilakukan secara menyeluruh, tetapi karena kekurangan bahan baku usaha itu terpaksa dihentikan. Di pedesaan sebagian besar rakyatnya telah mulai memakai kain goni atau bagor.

Pada awal tahu 1944 atas inisiatif Jawa Hokokai diadakan pecan pengumpulan pakaian untu rakyat jelata. Usaha tersebut tidak begitu menolong, sehingga rakyat masih kekurangan. Akibat pemerasan yang dilakukan oleh pemerintahan penduduk Jepang, maka keadaan penghidupan rakyat menjadi parah.

2.      Pemerasan Tenaga manusia

Pemerasan tenaga manusia pada zaman pendudukan jepang dilakukan terhadap semua golongan dalam masyarakat Indonesia, baik orang kota maupun orang desa, mulai dari yang terpelajar sampai kepada yang butahuruf sekalipun. Semuanya diperahkan untuk usaha perang.

                                                                                                                                          29

 Golongan yang paling sensara pada zaman pendudukan Jepang adalah romusya. Mereka dipekerjakan secara paksa oleh pihak jepang, terutama pada obyek-obyek militer seperti membuat lapangan terbang, membuat kubu-kubu pertahanan dan membuat jalan kereta-api. Tenaga romusya kebanyakan diambil dari desa-desa dan umumnya mereka tidak bersekolah atau paling tinggi tamat sekolah dasar. Pada mulanya mereka dibujuk menjadi romusya , dan kalau tidak berhasil barulah dilakukan pemaksaan.

Pemerasan tenaga romusya tersebut telah membawa akibat pula dalam struktur social di Indonesia. Banyak pemuda-pemuda tani yang menghilang dari desanya, karena mereka takut dikirim sebagai romusya. Apalagi pemerintahan jepang bertindak lebih jauh lagi dimana hamper semua laki-laki yang sehat diambil. Tetapi para romusya yang selamat dan kembali ke desanya akan mempunyai pengalaman-pengalaman banyak dalam berbagai bidang. Mereka yang datang membawa gagasan baru, sehingga desa terbuka untuk perubahan.

C.   Ekonomi Indonesia Setiap Periode Pemerintahan Orla,Orba,Reformasi

1.  PEMERINTAHAN ORDE LAMA

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak  tokok-tokoh negara yang saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tetapi pada pemerintah orde lama masih belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi negara Republik Indonesia yang memburuk.

- Orde lama (Demokrasi Terpimpin)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain  disebabkan oleh :

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     30

b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

c. Kas negara kosong.

d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan   persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d.  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

-  Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.

                                                                                                                                         31                                                                                                                                           

 Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk  mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

  b) Program Benteng (Kabinet Natsir)

c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo

e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

- Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

2. PEMERINTAHAN ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

                                                                                                                                         32

Orde Baru, Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].

·      Politik

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

·      Eksploitasi sumber daya

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

·      Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak Asasi mereka. Kesenian Barongsaisecara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas china indonesia terutama dari komunitas pengobatan china tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa di tulis dengan bahasa mandarin.

                                                                                                                                         33

 Mereka pergi hingga ke Makhamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa china indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Untuk keberhasilan ini kita mesti memberi penghormatan bagi Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I ) yang anggota dan pengurus nya pada waktu itu memperjuangkan hal ini demi masyarakat china indonesia dan kesehatan rakyat indonesia. Hingga china indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam menggunakan bahasa Mandarin.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang china indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air

 Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

      Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.

                                                                                                                                         34

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting.

Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

 Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat.

                                                                                                                                         35

Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

·      Kelebihan dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru

* Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996     telah mencapai lebih dari AS$1.000

* Sukses transmigrasi

* Sukses KB

* Sukses memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

                                                                                                                                                  36

                                                                                                                                                             

3.  PEMERINTAHAN REFORMASI

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.

                                                                                                                                         37

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a.    Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis.

 Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1.      UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik

2.      UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3.      UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b.    Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c.    Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

d.   Pelaksanaan Pemilu

 Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon

                                                                                                                                           38

. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

4.    PEMERINTAH INDONESIA BERSATU

v  PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID I  (ERA SBY-JK) == (2004-2009)

Kabinet Indonesia Bersatu (Inggris: United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahanIndonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu pada awal pembentukan (21 Oktober 2004), perombakan pertama (7 Desember 2005), dan perombakan kedua (9 Mei 2007).

Pada periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

v  PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) == (2009-2014)

Kabinet Indonesia Bersatu II (Inggris: Second United Indonesia Cabinet) adalah kabinetpemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil PresidenBoediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada

                                                                                                                                         39

 Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1.      BI rate

2.      Nilai tukar

3.      Operasi moneter

4.      Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kinerja Pemerintahan SBY - Tak terasa sudah 1 tahun pemerintahan SBY jilid IIberjalan, Namun masih saja dianggap gagal serta mendapat rapor merah dari beberapa kalangan. Dan kali ini pengamat ekonomi dunia pun ikut bicara terkait dengan kinerja pemerintahan SBYyang sudah 1 tahun ini. Perolehan suara 60 % dalam Pilpres 2009 dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen ternyata belum bisa dioptimalkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Di mata pengamat ekonomi politik dari Northwestern University, Amerika Serikat, Prof Jeffrey Winters, buruknya kinerja pemerintahan SBY tidak lepas dari sikap Presiden SBY dalam menjalankan pemerintahan. SBY dianggap lebih suka terlihat cantik, santun dan berambut rapi di depan kamera dibanding bekerja keras mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.

                                                                                                              40

Apa pandangan Anda terhadap kinerja SBY-Boediono selama menjalankan pemerintahan?

Sampai saat ini dilihat kinerja pemerintahan SBY-Boediono rendah. Dan perlu dicatat prestasi yang rendah kepemimpinan SBY bukan sesuatu yang baru.

Karena sejak 2004 memang kinerjanya tidak pernah tinggi. Jadi kombinasi SBY-Kalla yang sudah mengecewakan menjadi lebih parah dengan kombinasi SBY-Boediono.

Meski pada masa SBY-JK kinerjanya buruk, paling tidak Jusuf Kalla dikenal sebagai orang yang tidak sabar dan sering mendorong SBY untuk bertindak dan ambil keputusan. Tetapi akhirnya Kalla menjadi capek, frustrasi dan memilih lepas saja.

Tapi lepas dari itu semua pemerintahan SBY juga sudah melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan walaupun belum maksimal.